malangcozycom – Rencana Pemerintah Kota Malang menggelar retreat bagi 345 kepala sekolah SD dan SMP negeri maupun swasta menjadi perhatian publik.
Kegiatan yang dianggarkan sekitar Rp300 juta dari APBD tersebut direncanakan sebagai sarana evaluasi dan pembinaan kepala sekolah, terutama setelah munculnya kasus kekerasan terhadap siswa di SMPN 18 Kota Malang.
Rencana itu menuai sorotan karena kegiatan akan berlangsung selama satu hari, sementara anggaran yang disiapkan mencapai ratusan juta rupiah.
Sejumlah anggota DPRD Kota Malang mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut dan meminta pemerintah mempertimbangkan kebutuhan pendidikan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh siswa.
Pemkot Malang Siapkan Retreat untuk 345 Kepala Sekolah
Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) merencanakan retreat yang melibatkan seluruh kepala sekolah jenjang SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
Berdasarkan data Disdikbud, peserta kegiatan diperkirakan berjumlah 345 orang.
Rinciannya terdiri atas 225 kepala sekolah negeri dan 120 kepala sekolah swasta.
Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa anggaran kegiatan bersumber dari APBD Kota Malang.
Dana yang disiapkan mencapai sekitar Rp300 juta.
Pelaksanaan retreat ditargetkan berlangsung pada Oktober atau paling lambat November 2026.
Namun, lokasi dan teknis kegiatan masih dimatangkan oleh Disdikbud.
Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah kompleks Grha Purva Praja atau eks Islamic Center di kawasan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang.
Tempat tersebut dinilai memiliki ruangan yang memadai untuk menampung seluruh peserta.
Baca juga: Trans Jatim Koridor II Malang-Kepanjen Segera Beroperasi, Bernama Kanjuruhan
Suwarjana juga menjelaskan bahwa kegiatan dirancang berlangsung selama satu hari tanpa menginap.
Selain materi di dalam ruangan, pembinaan akan mencakup aktivitas bernuansa militer, meskipun bentuk kegiatan dan pihak yang akan menjadi instruktur belum dirinci secara lengkap.
Evaluasi Setelah Kasus Kekerasan di Sekolah
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan bahwa retreat tersebut ditujukan sebagai ruang evaluasi dan introspeksi bagi kepala sekolah.
Pemerintah ingin menjadikan persoalan yang terjadi sebelumnya sebagai pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang.
Kasus kekerasan terhadap siswa yang melibatkan kepala sekolah SMPN 18 Kota Malang menjadi salah satu latar belakang rencana pembinaan tersebut.
Peristiwa itu mendorong pemerintah meninjau kembali peran kepala sekolah dalam menangani siswa dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman.
Kepala sekolah memiliki tanggung jawab bukan hanya dalam pengelolaan administrasi dan kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dalam membangun hubungan yang sehat dengan siswa, guru, serta orang tua.
Karena itu, pembinaan diharapkan dapat memperkuat pemahaman mengenai disiplin, etika, kepemimpinan, dan penanganan persoalan siswa.
Meski demikian, efektivitas program nantinya perlu dinilai berdasarkan materi yang diberikan dan perubahan nyata dalam pengelolaan sekolah.
Anggaran Rp300 Juta Menuai Kritik
Rencana penggunaan anggaran sekitar Rp300 juta untuk kegiatan satu hari mendapat perhatian dari kalangan DPRD Kota Malang.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Malang, Danny Agung Prasetyo, menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali prioritas pembiayaan kegiatan tersebut.
Menurut kritik yang disampaikan pada 9 Oktober 2026, pembinaan karakter, etika, dan kepemimpinan kepala sekolah dinilai dapat dilakukan melalui penguatan manajemen internal atau kegiatan di lingkungan pemerintah daerah.
Ia juga menyoroti kebutuhan siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam pandangannya, anggaran pendidikan sebaiknya mempertimbangkan program yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh kelompok tersebut.
Kritik itu menempatkan efektivitas belanja sebagai persoalan utama.
Pemerintah tidak hanya perlu menjelaskan tujuan kegiatan, tetapi juga memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil pembinaan yang diperoleh.
Di sisi lain, rencana retreat yang disiapkan Pemkot Malang memiliki tujuan evaluasi setelah muncul persoalan di lingkungan sekolah.
Tantangannya adalah memastikan tujuan tersebut dapat dicapai dengan metode yang tepat, biaya yang wajar, serta hasil yang bisa diukur.
Efektivitas Kegiatan Perlu Menjadi Ukuran
Perdebatan mengenai retreat kepala sekolah memperlihatkan pentingnya transparansi dalam perencanaan anggaran pendidikan.
Sebelum kegiatan dilaksanakan, pemerintah perlu memastikan rincian kebutuhan pembiayaan, susunan materi, metode pembinaan, dan target hasil yang ingin dicapai.
Evaluasi juga perlu diarahkan pada persoalan mendasar di sekolah, termasuk prosedur penanganan pengaduan siswa, pencegahan kekerasan, pengawasan perilaku tenaga pendidik, serta komunikasi antara sekolah dan orang tua.
Jika retreat tetap dilaksanakan, hasilnya dapat dinilai melalui tindak lanjut yang diterapkan masing-masing sekolah.
Misalnya, penguatan prosedur perlindungan siswa, peningkatan mekanisme pengaduan, dan penerapan standar penanganan masalah yang lebih jelas.
Pemerintah juga perlu menjaga agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu proses pembelajaran.
Penjadwalan dan materi harus disusun dengan mempertimbangkan tanggung jawab kepala sekolah terhadap kegiatan pendidikan sehari-hari.
Baca juga: BPK Periksa Belanja Daerah Kabupaten Malang 2026, Bupati Instruksikan Blacklist Rekanan Bermasalah
Pada akhirnya, rencana retreat 345 kepala sekolah di Kota Malang bukan hanya soal besarnya anggaran, tetapi juga soal manfaat dan akuntabilitas program.
Penjelasan terbuka mengenai penggunaan dana dan indikator keberhasilan akan membantu masyarakat menilai apakah kegiatan tersebut layak dilaksanakan sesuai rencana.
