malangcozycom – Aksi penggalangan dana secara mandiri oleh sejumlah atlet tunarungu Indonesia untuk mengikuti kejuaraan internasional di Malaysia menuai polemik di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menegaskan bahwa arah utama pembinaan olahraga disabilitas nasional tetap berorientasi pada Paralimpiade, sehingga dukungan pendanaan pemerintah difokuskan pada ajang-ajang yang mendukung capaian target tersebut.
Polemik ini bermula setelah viral di media sosial informasi mengenai 24 atlet tuli yang menggalang dana secara mandiri dengan target donasi mencapai Rp700 juta, guna membiayai keikutsertaan mereka dalam ajang Asia Pacific Deaf Multi-Sport Championships 2026 di Penang, Malaysia, yang akan berlangsung pada 3 hingga 10 Oktober 2026.
Kejuaraan tersebut diketahui diselenggarakan oleh Perhimpunan Olahraga Tuna Rungu Indonesia atau Porturin.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Surono, menjelaskan bahwa setiap kejuaraan dunia yang diikuti atlet disabilitas pada dasarnya memiliki tujuan strategis untuk mengumpulkan poin dan menaikkan peringkat, guna membantu atlet memenuhi persyaratan kualifikasi menuju Paralimpiade.
“Kejuaraan dunia yang diikuti teman-teman cabang olahraga disabilitas sebagai ajang untuk memperoleh poin dan peringkat agar bisa lolos kualifikasi pada Paralimpiade,” ujar Surono dalam konferensi pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa, 1 September 2026.
Kejuaraan di Malaysia Dinilai Bersifat Festival, Bukan Ajang Resmi
Surono menjelaskan bahwa kompetisi yang akan berlangsung di Malaysia tersebut bersifat festival, sehingga statusnya belum tentu diakui oleh federasi internasional yang menaungi olahraga tunarungu, yakni International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD.
Ia menegaskan bahwa fokus dukungan pendanaan Kemenpora diarahkan pada kejuaraan resmi yang diselenggarakan oleh federasi internasional, karena hasilnya berdampak langsung pada peringkat atlet menuju Paralimpiade.
Ia menambahkan bahwa penentuan kejuaraan yang diikuti sebuah federasi harus melalui proses konsolidasi dan perencanaan bersama antara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia dengan Kemenpora, agar dukungan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Penentuan kejuaraan single event yang diikuti harus melalui konsolidasi serta perencanaan bersama antara NPC Indonesia dan Kemenpora.
Prioritas diberikan kepada cabang dan atlet yang memiliki potensi prestasi, sekaligus mendukung target Indonesia pada multievent utama, yaitu di sini adalah Paralimpiade.
Sasaran antaranya adalah ASEAN Para Games, kemudian Asian Para Games,” kata Surono.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Kemenpora, Budi Ariyanto Muslim, menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan, pendanaan resmi hanya dapat diberikan kepada organisasi yang diakui oleh federasi internasionalnya.
Baca Juga: Pelajar Kota Malang Kini Bisa Naik Angkot Gratis, 66 Armada Mulai Beroperasi
Ia menyebutkan bahwa federasi olahraga tunarungu Indonesia yang berafiliasi dengan ICSD adalah Perkumpulan Atlet Tunarungu Indonesia atau Patrin, yang saat ini dipimpin oleh Dimyati Hakim.
“Kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Keolahragaan, pendanaan yang secara sah bisa kita berikan adalah kepada organisasi yang memang diakui oleh organisasi internasionalnya,” kata Budi.
Ia menegaskan bahwa Kemenpora tidak dapat memberikan dukungan pendanaan untuk keikutsertaan atlet dalam ajang di Malaysia tersebut, mengingat keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan pemerintah.
Budi turut menyayangkan munculnya narasi di masyarakat yang menyebut pemerintah tidak hadir dalam mendukung atlet disabilitas.
“Jadi, kami juga sangat menyayangkan dengan adanya narasi-narasi di sana bahwa seakan-akan pemerintah tidak hadir,” katanya.
Surono menambahkan bahwa Kemenpora tetap memiliki kerja sama yang baik dengan NPC Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk mendukung partisipasi Indonesia dalam berbagai ajang olahraga disabilitas, termasuk Deaflympic, ASEAN Para Games, dan Asian Para Games.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan finansial untuk pembangunan Paralympic Training Center Indonesia di Karanganyar, Jawa Tengah, yang disebut menjadi fasilitas pelatihan terbaik di kawasan Asia Tenggara.
Senada dengan Kemenpora, NPC Indonesia melalui Kepala Departemen Hukumnya, Satriawan Sulaksono, turut menegaskan pentingnya sinergi antara NPC dan Kemenpora agar pembinaan olahraga prestasi penyandang disabilitas dapat berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Informasi lebih lanjut mengenai program pembinaan olahraga disabilitas nasional dapat diakses melalui laman resmi Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Baca Juga: Retribusi Parkir Kota Malang Baru 36 Persen, Dishub Siapkan Langkah Kejar Target
