malangcozycom – Kericuhan di Gedung DPRD Kabupaten Malang pada Jumat, 11 September 2026, berujung pada perawatan medis seorang anggota dewan setelah terjadi dugaan kekerasan dalam pembahasan polemik akses Bendungan Lahor.
Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke kepolisian dan membuat suasana di lingkungan gedung legislatif sempat memanas.
Kericuhan Pecah di Gedung DPRD Kabupaten Malang
Insiden bermula sekitar pukul 14.00 WIB ketika Hadi Wiyono alias Dur datang ke Gedung DPRD Kabupaten Malang bersama seorang rekannya.
Kedatangan itu berkaitan dengan aspirasi mengenai pembukaan akses portal Bendungan Lahor selama 24 jam di Kecamatan Sumberpucung.
Pertemuan awal berlangsung antara warga dan sejumlah anggota DPRD.
Situasi kemudian memanas ketika pembahasan berkembang menjadi adu argumen.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi meminta anggota dewan lain, termasuk Zulham Akhmad Mubarrok, membantu meredakan ketegangan.
Situasi akhirnya berubah menjadi kericuhan.
Berdasarkan keterangan Zulham, dirinya berupaya melerai dan mengajak penyelesaian melalui musyawarah, tetapi kemudian mengalami dugaan kekerasan fisik.
Baca juga: Rp6 Miliar Disiapkan untuk Tambah Pos dan Armada Damkar Kabupaten Malang
Anggota Dewan Dilarikan ke Rumah Sakit
Zulham Akhmad Mubarrok, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang sekaligus Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, menjalani pemeriksaan dan rawat inap di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen.
Setelah kejadian, Zulham menjalani visum untuk melengkapi laporan kepada polisi.
Ia juga menyampaikan kepada media bahwa dirinya masih menjalani observasi dan telah mendapatkan pemeriksaan medis, termasuk CT scan.
Zulham mengaku mengalami luka pada bagian bibir serta benjolan atau memar di kepala.
Namun, ia juga mengatakan tidak mengetahui secara pasti seluruh penyebab luka karena kondisi saat kejadian berlangsung ricuh dan melibatkan banyak orang.
Keterangan tersebut merupakan pengakuan Zulham dan belum dapat diperlakukan sebagai kesimpulan hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab.
Kronologi Kericuhan di DPRD Kabupaten Malang
Menurut keterangan yang diberitakan sejumlah media, kedatangan Dur berkaitan dengan tuntutan agar akses Bendungan Lahor dapat dibuka selama 24 jam.
Aspirasi itu sebelumnya juga telah menjadi pembahasan di DPRD Kabupaten Malang melalui mekanisme Rapat Dengar Pendapat Umum.
Pada Jumat siang, pertemuan kembali berlangsung di gedung dewan.
Perdebatan kemudian meningkat dan sejumlah anggota dewan keluar untuk meredakan situasi.
Zulham menyebut dirinya mencoba menjadi penengah sebelum kericuhan terjadi.
Dalam versi Zulham, ia mengalami beberapa kali benturan kepala ketika berupaya menenangkan keadaan.
Ia mengaku tidak membalas tindakan tersebut. Situasi kemudian dilerai sehingga keributan tidak berlanjut menjadi bentrokan yang lebih luas.
Karena terdapat perbedaan keterangan mengenai kejadian, informasi mengenai siapa yang melakukan kekerasan perlu menunggu proses pemeriksaan aparat penegak hukum.
Aparat Turun Tangan Mengamankan Situasi
Setelah kericuhan terjadi, personel Polres Malang diterjunkan untuk mengamankan kawasan DPRD Kabupaten Malang. Polisi kemudian memfasilitasi mediasi agar situasi kembali terkendali.
Zulham melaporkan dugaan kekerasan yang dialaminya kepada Polres Malang dan menjalani visum.
Pada perkembangan berikutnya, Hadi Wiyono alias Dur juga dilaporkan membuat laporan kepada kepolisian.
Dur membantah tudingan melakukan kekerasan dan menyatakan dirinya justru menjadi korban pengeroyokan.
Adanya laporan dari kedua pihak membuat proses hukum perlu melihat keterangan masing-masing, hasil visum, saksi, rekaman, serta bukti lain yang relevan.
Penanganan perkara menjadi kewenangan kepolisian.
Respons DPRD Kabupaten Malang atas Insiden
Kericuhan tersebut terjadi ketika masyarakat menyampaikan aspirasi kepada lembaga legislatif.
Peristiwa ini menunjukkan pentingnya mekanisme dialog tetap dijalankan secara tertib ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai persoalan publik.
Sebelum insiden terbaru, polemik akses Bendungan Lahor memang telah dibahas melalui RDPU.
Ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi sebelumnya menyatakan persoalan tersebut masih berproses dan nantinya menghasilkan rekomendasi yang harus dijalankan.
Dengan adanya insiden, penyampaian aspirasi tetap perlu ditempatkan dalam jalur komunikasi dan mekanisme kelembagaan.
Keamanan anggota dewan, masyarakat, pegawai, serta pihak lain yang berada di lingkungan DPRD juga menjadi bagian penting dalam menjaga aktivitas pemerintahan daerah.
Penanganan Kasus dan Kondisi Terkini
Hingga laporan terbaru pada malam 11 September 2026, Zulham masih menjalani observasi medis di RSUD Kanjuruhan setelah menjalani pemeriksaan, termasuk CT scan.
Kondisi akhirnya tetap menunggu keterangan medis yang lebih lengkap.
Di sisi lain, proses hukum atas kericuhan masih berjalan.
Polisi perlu mengklarifikasi keterangan kedua pihak dan memeriksa bukti yang tersedia sebelum menentukan perkembangan perkara.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa penyampaian aspirasi harus dilakukan secara tertib dan tidak menggunakan kekerasan.
Penyelesaian polemik Bendungan Lahor juga membutuhkan dialog, data, serta keputusan berdasarkan mekanisme yang berlaku agar persoalan tidak kembali memicu konflik di lingkungan DPRD Kabupaten Malang.
Baca juga: Wali Kota Malang Soroti Lima Jurnalis Hilang, Disebut Sedang Jalankan Tugas Mulia
Bagi publik, perkembangan kasus sebaiknya diikuti melalui keterangan resmi kepolisian dan pihak terkait.
Sikap menunggu hasil penyelidikan penting untuk mencegah kesimpulan sepihak, menjaga suasana kondusif, serta menghormati proses hukum yang sedang berlangsung secara transparan dan profesional.
